Ulama di Kota Ukir diminta MUI Jepara Supaya Tidak Terkotak-kotak Karena Pilkada

Ulama di Kota Ukir diminta MUI Jepara Supaya Tidak Terkotak-kotak Karena Pilkada

Jepara Update, Ulama di Kota Ukir diminta MUI Jepara Supaya Tidak Terkotak-kotak Karena Pilkada - Selagi Bapak Masudi Ketua MUI Jepara meminta supaya dikota jepara tidak tidak terkotak-kotak karena pelaksanaa pilkada. Yang dikawatirkan Sampai melakukan kampanye negatif yang bertujuan menyerang dari salah satu palson. Kalau itu terjadi ini yang dikawatirkan nantinya masyarakat bakal terpecah belah dan tidak bisa kondusif lagi.

Pelaksanaan gawe pilkada ini dari toko agama harus mendorong supaya nantinya pelaksanaanya damai dan teduh dikota ukir " katanya

Dari Akademisi Unisnu jepara dan juga dari pihak UIN walisongo kota semarang telah menjelaskan, Pelaksanaan kampanye negatif yang nantinya menyerang salah satu  palson dengan menggunakan istilah yang berkaitan dengan tingkat penguasaan ilmu agama itu tidak seharusnya dilakukan. Karena ini mengakibatkan isu SARA sangat cepat menimbulkan perpecahan.

"Jangan sampai ada kaca pecah atau ranting patah hanya dengan gara-gara pilkada. ini mengigat yang telah terjadi di Dongos jepara Beberapa tahun lalu ini sebagai pelajaran buat kita bersama" ungkapnya

Saat terjadi kasus di Desa Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara terjadi pada 30 April 1999 atau kurang dari dua bulan menjelang Pemilu 1999 Kasus ini membuat rusuh pemilu. Waktu itu massa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan massa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini terlibat bentrok yang mengakibatkan empat orang tewas, puluhan luka-luka dan kerugian material lainnya.

Mulai saat itu munculnya kampanye negatif yang bertujuan menyerang palson, hal ini juga diakui oleh Ali Mursid dari Ponpes Dhilalul Quran dari Raguklampitan Jepara. Bahkan serangan itu menggunakan sarana publik sosial media dunia maya maupun dunia nyata.

Isi sudah marak sekali disana sini, ini yang akhirnya kita sesalkan. ungkapnya.

Untuk sementara itu Teguh Purnomo Pemimpin Bawaslu Jawa Tengah telah mengatakan terus menggelar berbagai langkah untuk memaksimalkan pengawasan gawe pilkada. Salah satunya dengan Menggencarkan sosialisai pengawasan yang berbasis masyarakat contoh seperti yang digelar dikabupaten Jepara.

Pimpinan Bawaslu Jateng Teguh Purnomo mengalungkan tanda pengenal pengawas partisipatif kepada salah seorang mahasiswi perguruan tinggi di Kabupaten Jepara. (ISTIMEWA)

Pengawasan yang paling efektif menurut Teguh adalah jika berbagai elemen masyarakat mulai dari perguruan tinggi, ponpes, sekolah, ormas, organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan dan lain sebagainya bersinergi mengawal gawe pilkada agar berjalan demokratis dan berintegritas.

Selain melakukan pencegahan, berbagai elemen itu juga bisa melaporkan kepada bawaslu dan jajaran di bawahnya jika menjumpai praktek kecurangan pemilu. Seperti politik uang, pemasangan alat peraga yang menyalahi ketentuan, kampanye yang mengandung unsur SARA dan lain sebagainya.

”Partisipasi berbagai elemen masyarakat sangat penting. Mari kita bersama kawal, awasi dan selamatkan pilkada dari berbagai kecurangan dan pelanggaran,” Ujar doktor hukum Unissula ini.